Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Perjalanan Korsel, dari Negara yang Ramah Kripto hingga Jadi Represif

Dulu aturan untuk industri kripto negara itu dinilai sangat ramah. Tapi hari ini, 24 September tidak berlaku lagi. Sebaliknya, aturan operasional dibuat lebih ketat. Represif.

Masyarakat Korsel adalah Pendukung Awal Kripto

Siapa yang menduga kalau orang Korea Selatan adalah pendukung awal kripto? Ya! Mereka menjadi salah satu pertisipan pertama setelah bursa Bitcoin (BTC) dimulai, Juli 2013.

Mereka adalah investor yang bersemangat. Demam kripto nasional pun tercatat terjadi beberapa kali.

Para investor muda juga berminat, mereka begitu tertarik pada pasar kripto yang bullish.

Hingga 8 September lalu, jumlah total transaksi kripto di Korea sudah melampaui transaksi di KOSPI, pasar saham domestik di sana.

Sampai-sampai istilah Kimchi Premium muncul kembali. Term ini digunakan pada koin yang memiliki harga tinggi seperti Bitcoin di pasar domestik. Padahal, istilah itu sudah booming dalam Initial Coin Offeringnya (ICO), 2017 lalu. Apalagi, investor Korsel melihat kenaikan harga BTC di pasar lokal mencapai di atas US$70 ribu, yang berarti 21 persen lebih tinggi di banding pasar luar negeri.

Kini berita utama di Korea semua tentang tindakan keras dan represif pemerintah terhadap industri kripto, bukan lagi soal bagaimana cara investasi di aset digital itu.

Pajak Kripto: Ketidakadilan bagi Investor

Ceritanya dimulai pada akhir 2020. Otoritas Korea mendorong inisiatif untuk mulai mengenakan pajak atas keuntungan perdagangan kripto.

Per 6 Januari, Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diamandemen diumumkan. Pengenaan pajak penghasilan kripto mulai tahun 2022 pun diberlakukan.

Undang-undang yang diubah akan memebebani pajak 20 persen dari keuntungan transaksi kripto di atas jumlah 2,5 juta won atau sekitar US$2.200.

Layanan Pajak Nasional Korea (NTS) sejak itu telah memperluas undang-undang pajak kripto pada akun investor domestik yang bertransaksi ke bursa bisnis kripto asing.

Akhirnya, regulasi itu mendapat reaksi cepat dari investor kripto. Banyak yang bilang bahwa itu tidak adil, karena pendapatan kripto dikenakan pajak lebih dari 2,5 juta won, sementara keuntungan modal saham dikenakan pajak 50 juta won, yaitu sekitar US$42.400.

Selain itu, keuntungan modal saham akan dikenakan pajak mulai tahun 2023 setahun lebih lambat dari pajak kripto.

Ditambah lagi pandangan yang belum selesai perihal kategorisasi aset virtual. Saat ini, aset virtual dikategorikan dalam “penghasilan lain” yang mencakup, misalnya, keuntungan dari perdagangan seni.

Pemerintah mengatakan ada manfaat pajak khusus untuk pendapatan dari investasi keuangan tertentu, padahal aset virtual tidak dikategorikan sebagai aset keuangan di Korea Selatan. Maka dari itu, ambang batas diberikan lebih rendah dalam pengurangan pajak.

Anggota Parlemen Usulkan Tunda Pajak Kripto

Anggota industri dan beberapa anggota parlemen bersikeras pajak kripto harus ditangguhkan selama satu hingga dua tahun sampai definisi kripto jelas.

Anggota parlemen partai konservatif Yun Chang-hyun dan Yoo Gyeong-joon mengusulkan RUU itu ditunda sementara. Pun anggota parlemen partai demokratis Noh Woong-rae juga mengusulkan untuk mengkarakterisasi keuntungan modal kripto sebagai pendapatan dari investasi keuangan.

Hong Nam-ki, menteri keuangan Korea Selatan pun angkat bicara pada 15 September, lalu. Nyatanya, Hong mengesampingkan kemungkinan penundaan pajak kripto karena dinilai hanya akan menyebabkan kebingungan pasar.

Petisi Gedung Biru

Di tengah perdebatan sengit mengenai amandemen undang-undang pajak, ketua Komisi Jasa Keuangan Korea (FSC) Eun Sung-soo malah menyuarakan menentang perdagangan kripto di sela-sela pertemuan Komite Kebijakan Nasional.

Dia bilang, kripto sebagai aset yang spekulatif dan kurang nilai faktualnya.

Eun menyamakan investor kripto sebagai ‘anak-anak yang berjalan ke arah yang salah dan bahwa orang dewasa sepertinya perlu memperbaiki jalan mereka’.

Hal ini membuat marah banyak investor di Korea.

Mereka lalu mendorong petisi Nasional Gedung Biru (National Blue House petition), meminta ketua untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Kemarahan sebagian besar dipelopori para pemuda. Mereka berusia di antara 20-an dan 30-an tahun.

Dengan pernyataan komisi keuangan itu, investor menilai akan menutup peluang investasi bagi kaum muda. Sedangkan biaya hidup dan harga real estat terus meningkat.

Petisi Gedung Biru mengumpulkan 200 ribu tanda tangan yang mewajibkan otoritas menjawab petisi itu.

Dua bulan setelah publikasi petisi, pemerintah Korsel merespons.

Sayanganya, permintaan ketua FSC untuk mundur ditolak. Sebaliknya, pemerintah berdalih kebijakan tersebut akan membantu mereka.

Aturan untuk Bursa Kripto yang Dinilai Memberatkan

FSC menyatakan perubahan peraturan pada aset kripto berlaku mulai 25 Maret dengan menerapkan amandemen “Undang-Undang tentang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu,”. Mereka bilang, regulasi baru itu menjanjikan lingkungan perdagangan yang lebih aman dan lebih transparan.

Tindakan ini mengharuskan platform perdagangan memperoleh dua hal utama, yakni sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS), dan kontrak dengan bank lokal untuk menyediakan akun penarikan dan penyetoran bagi pengguna dengan mencantumkan nama asli mereka.

Otoritas memberi waktu enam bulan untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan dan melapor ke Unit Intelijen Keuangan (FIU).

Sertifikasi ISMS diberikan oleh Korea Internet & Security Agency (KISA) ke platform perdagangan aset virtual yang memenuhi standar pemerintah untuk perlindungan informasi pribadi pengguna.

Sertifikasi itu menjadi hal yang dikhawatirkan bursa kripto. Seperti, keharusan memperoleh kontrak dengan salah satu bank lokal untuk menyediakan akun penarikan dan penyetoran won dengan nama asli bagi users.

Otoritas keuangan memastikan bahwa setelah 24 September adalah batas waktu pelaporan bagi industri kripto. Setiap investor harus menggunakan platform perdagangan domestik dengan akun dan nama asli mereka untuk menarik atau menyetor won.

FSC mengnugkapkan, hal itu sebagai upaya membersihkan transaksi anonim uang kripto-ke-fiat, mengurangi kemungkinan pencucian uang, penggelapan atau manipulasi harga.

Bursa Kripto Ramai-ramai Tutup

Dampaknya, banyakbursa kecil hingga menengah tutup. Alasannya, karena persyaratan baru ini.

Bank juga frustrasi karena dalam penerbitan akun nama asli pengguna bank perlu memeriksa kemungkinan transaksi dalam kejahatan keuangan.

Faktanya, Federasi Bank Korea telah mengirim permintaan pribadi ke FSC untuk pengecualian terhadap anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme ketika bermitra dengan bursa kripto, kecuali ada unsur kesengajaan atau lalai.

Tapi, permintaan itu ditolak.

Lee Byung-uk, profesor keuangan digital di Seoul School of Integrated Sciences & Technologies, mengatakan banyak bank merasa tertekan.

“Risiko satu kasus pencucian uang terlalu besar dibandingkan dengan keuntungan tambahan dari mendapatkan lebih banyak klien. Banyak bank besar termasuk KB Kookmin Bank, Hana Bank, Woori Bank, Busan Bank dan Toss Bank telah mengumumkan mereka tidak akan bermitra dengan industri kripto,” kata Lee, mengutip dari Forkast.News, Jumat (24/9/2021).

Hanya Empat Bursa Kripto Berlisensi

Upbit, bursa kripto terbesar di Korea menjadi yang pertama medapatkan lisensi di Korea. Saingannya, Bithumb, CoinOne dan Korbit yang juga telah mengajukan permohonan lisensi.

Jumlah tersebut sangat sedikit karena total ada 63 bursa kripto. Namun hanya empat yang berhasil memenuhi persyaratan tersebut.

25 bursa telah disertifikasi oleh KISA tetapi belum memperoleh kontrak bank perihal akun nama asli. Meskipun pada awalnya pemerintah mengatakan setiap bursa yang tidak memenuhi kedua persyaratan akan ditutup, namun ada kelonggaran bagi 25 bursa ini untuk terus beroperasi.

Mereka diperintahkan untuk mengoperasikan layanan token-ke-token saja, setelah menghapus fungsi won-ke-kripto.

Para eksekutif dari 25 bursa mengatakan kondisi itu memperburuk konsentrasi pengguna dan modal ke empat bursa utama.

Apalagi, data dari anggota parlemen Kang Min-kuk, empat bursa utama itu menyumbang 96,1 persen dari total simpanan di pasar kripto Korsel, dengan lebih dari US$50 milyar.

Keempat platform memiliki 12,5 juta pengguna, sementara 18 platform lainnya yang tanpa fungsi cash-to-kripto memiliki total gabungan hanya 2,21 juta pengguna.

Do Hyun-soo, CEO ProBit menerangkan, bursa yang hanya mengoperasikan transaksi token-ke-token tidak memiliki kelayakan bisnis, sembari memepertegas hanya empat bursa yang menjamin monopoli pasar.

Sebagian besar platform pun menyerah. Mereka mengumumkan penutupan layanan cash-ke-kripto mereka dan menjanjikan segera mengamankan kontrak rekening bank nama asli untuk membuka kembali layanan tunai.

Di forum diagnosis potensi kerusakan dari peraturan kripto, Asosiasi Fintech Korea mengumumkan potensi penutupan bursa secara massal dapat menyebabkan kerusakan lebih dari US$2,5 milyar dan menghancurkan 44 industri kripto domestik.

Asosiasi lebih lanjut menegaskan bahwa itu sangat menghambat pertumbuhan inovatif dalam startup kripto dan blockchain di Korsel.

FSC Tak Bergeming

FSC tak bergeming. Ketua FSC yang baru, Ko Seung-beom menegaskan tidak akan ada perpanjangan masa tenggang bagi para industri kripto. Peraturan pun akan berjalan sesuai rencana.

Sebagai tindakan perlindungan, FSC mengharuskan para platform kripto itu memberi waktu satu bulan kepada pengguna untuk menarik uang tunai dan barang-barang kripto mereka. Nahas!

Binance-Bitfront Hentikan Layanan untuk Investor Korea

Peraturan baru ini juga membuat konsumen bertanya-tanya apakah mereka dapat menggunakan perdagangan valuta asing yang beroperasi di Korea.

Eun Sung-soo menanggapi, bahwa valuta asing tidak akan dibebaskan dari kewajiban.

FSC menindaklanjuti dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis ke bursa asing yang beroperasi di Korsel agar mematuhi peraturan nasional ini.

Hal ini menyebabkan Binance menghentikan dukungan bahasa Korea, perdagangan dengan won, dan opsi pembayaran won mulai 13 Agustus. Bitfront Jepang juga mengumumkan penangguhan layanannya untuk investor Korea.

Aturan Berlapis untuk Bursa Kripto

‘Penertiban’ bursa di Korsel belum berkahir. Tetapi masih ada travel rule oleh Financial Action Task Force (FATF) atau Aturan Perjalanan yang saat ini menunggu.

Yup! Regulasinya berlapis-lapis.

Travel rule dikenal sebagai Rekomendasi FATF #16 yang mengharuskan lembaga keuangan dan bisnis aset virtual untuk mengumpulkan informasi pribadi pengguna dalam transaksi lebih dari satu juta won (sekitar US$850).

Lagi-lagi, hal itu disebut untuk membantu menghilangkan risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Pemerintah Korsel telah menerima rekomendasi FATF tahun lalu dan telah menambahkan aturan itu sebagai persyaratan lain untuk dipatuhi oleh bisnis aset virtual.

Dari situ, otoritas keuangan memberikan waktu hingga 25 Maret tahun depan untuk mempersiapkannya.

Sebagai jawaban, Bithumb, CoinOne dan Korbit membentuk usaha patungan bernama CODE untuk membuka solusi aturan perjalanan dalam tahun ini. Meski, rincian CODE belum diketahu pasti.

Babak Baru Aset Kripto di Korsel?

Akankah hari ini, 24 September jadi babak baru untuk bagi aset kripto di Korsel?

Para ahli berbeda pendapat.

Kim Dae-jong, profesor bisnis di Universitas Sejong, mengatakan bahwa pemerintah Korsel pada dasarnya memberi ruang bagi industri kripto untuk berkembang sendiri sambil menghilangkan risiko kegiatan ilegal.

Hal itu lanjut dia, akan membantu Korea menjadi negara terdepan dalam revolusi industri keempat.

Di sisi lain, profesor Kim Hyoung-joong, Kepala Pusat Penelitian Cryptocurrency di Universitas Korea, menyatakan keprihatinannya tentang sikap otoritas keuangan yang memiliki kontrol lebih besar atas industri kripto.

Hal ini, ia sebut sebgai penghambat inovasi di dunia kripto.

“FSC adalah lembaga yang sangat konservatif. Jika ia melihat risiko apa pun, ia mencoba untuk menghilangkan perkembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, saya tidak percaya bahwa FSC akan mendukung adopsi layanan kripto baru yang inovatif,” jelas Kim. [ba]

Busrah Ardanshttps://www.hariankripto.id/
Aset kripto adalah aset masa depan, khususnya bagi generasi Milenial dan generasi Y dan kelak untuk generasi Alpha. Nuansa kebebasan adalah unsur utama di aset kripto.

TERKINI

ARTIKEL TERKAIT

margin: 45px; }