Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Menyoal Pajak Kripto di AS dan Indonesia

Wacana Pajak Kripto di AS dan di Indonesia adalah buah dari berkurangnya pendapatan pajak kepada negara. Ekonomi merosot, tetapi pasar kripto yang segar-bugar.

Beberapa hari yang lalu, Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan, bahwa semua investor aset kripto yang berpenghasilan di atas US$10 ribu diwajibkan lapor pajak. Itu bermula tahun 2023 mendatang.

Kabar itu membuat harga aset kripto mandi darah lagi. Di Indonesia ada wacana serupa.

Di artikel-artikel kami sebelumnya, ketika harga Bitcoin dan aset kripto lainnya terkoreksi, kami selalu menegaskan, bahwa itu adalah peluang untuk masuk kembali.

Pasalnya, tren turun mayor seperti Desember 2017 belumlah bermula. Bagaimana peran pajak dalam hal ini, antara membantu negara dan menambah penghasilan pribadi di tengah kemerosotan ekonomi?

Sejak harga Bitcoin menyentuh puncak sekitar Rp900 jutaan pada 14 April 2021 lalu, daya beli sebenarnya sudah jenuh alias overbought.

Ketika itu terjadi, secara teknikal akan cenderung terjadi aksi jual. Dari harga puncak itu saja, hingga 19 Mei 2021, koreksi Bitcoin mencapai 50 persen.

Ini memang tampak lebih besar daripada koreksi rata-rata sebelumnya, setelah mencapai puncak terbaru, yakni 20-30 persen saja.

Besarnya koreksi itu, membuat sentimen sosial untuk bearish, lebih besar daripada bullish selama sepekan lalu.

Tentu saja itu dipertegas oleh penghentian penggunaan Bitcoin sebagai metode pembayaran oleh Tesla.

Ditambah lagi Tiongkok semakin ketat melarang sejumlah lembaga keuangan termasuk bank untuk tidak melayani transaksi aset kripto.

Itu juga membuat sejumlah pengelola tambang Bitcoin di Tiongkok hendak hijrah ke Eropa dan Amerika Utara.

Soal Lapor Pajak di AS

Bahkan terjangan terakhir adalah wajib lapor pajak bagi investor aset kripto yang berpenghasilan di atas US$10 ribu diwajibkan lapor pajak.

Walaupun itu dimulai pada tahun 2023 mendatang, itu justru jadi faktor penekan tambahan kepada Bitcoin dan menjangkiti aset kripto lain.

Keputusan pemerintah AS itu sekilas sangat masuk akal, mengingat arus masuk modal ke pasar aset kripto di AS saja sangatlah besar.

Apalagi saat ini pemerintah AS kehilangan sumber pendapatan utamanya, yakni dari pajak barang dan jasa yang terhambat masalah produksi akibat pandemi.

Wacana pajak terhadap pendapatan aset kripto ini sudah lama dikategorikan sebagai faktor penekan pasar.

Bahkan sejumlah pengamat secara ekstrem mengatakan, bahwa pajak adalah salah satu cara pihak penguasa untuk meniadakan pasar kripto untuk selama-lamanya, karena akan menjadi beban bagi perdagangannya.

Urusan pajak ini sudahlah pasti kita tak paham bagaimana ujungnya. Yang pasti sentimen negatif masih sangat terasa gara-gara kabar itu.

Usulan PPh 0,05 Persen di Indonesia

Hal serupa terjadi di Indonesia. Wacananya bergulir sejak pertengahan April 2021.

Masalahnya pasar kripto di Indonesia baru tumbuh, kalau mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan pada 2018 silam.

Terkait itu, Kepala Badan Pengawan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sidharta Utama juga mengatakan, usulan itu selaras dengan pembentukan bursa berjangka aset kripto di dalam negeri dan sudah terbentuknya 13 Pedagang Fisik Aset Kripto sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Babbebti sebelumnya.

“Pungutan pajak ini masih dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bisa dalam bentuk pajak penghasilan (PPh) Final atau PPh pada umumnya atas capital gain (PPh orang pribadi). Kami sudah komunikasikan dengan Kemenkeu,” kata Sidharta kepada Kontan.co.id, Senin (19/4/2021).

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan Bappebti sudah menyosialisasikan kepada pihaknya terkait pajak kripto.

Alhasil, Aspakrindo mengajukan skema PPh Final untuk transaksi mata uang digital tersebut. Adapun tarif yang diajukan sebesar 0,05 persen.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pungutan PPh Final di bursa saham yang berlaku saat ini sebesar 0,1 persen.

Alasan Teguh, perdagangan kripto di Indonesia terbilang masih baru. Jika pajak kripto dengan tarif PPh Final atas aset kripto 0,1 persen, maka akan membebankan investor dalam negeri.

“Sampai saat ini belum ada feedback pajaknya [pajak kripto-Red] dalam bentuk apa. Kami berhadap tarif pajaknya jangan terlalu tinggi, dikhawatirkan investor malah akan berinvestasi kripto di channel yang ilegal, yang akhirnya malah membahayakan,” kata Teguh lagi.

Teguh membeberkan tahun lalu rata-rata volume transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp40 triliun per bulan atau setara Rp480 triliun sepanjang tahun lalu.

Maka apabila pajak kripto menggunakan skema PPh Final sebesar 0,05 persen, kontribusi aset kripto terhadap penerimaan negara ditaksir mencapai sekitar Rp240 miliar.

Bahkan Teguh memprediksi di tahun 2024, transaksi kripto berpotensi menyumbang pajak hingga triliunan rupiah.

“Meski sekarang tidak seberapa tapi prospek kripto akan terus tumbuh. Kalau bisa pemerintah justru memberikan insentif fiskal agar pasar kripto di Indonesia bisa semakin besar dulu,” ujar Teguh.

Pajak Kripto, Asa di Teknikal dan Fundamental

Regulasi, pajak dan aset kripto agak susah terpisahkan. Apapun ceritanya, bisnis mau tidak mau harus bertahan berkat peraturan oleh negara.

Negara di satu sisi perlu pendapatan di bisnis yang gurih ini.

Di nuansa pajak kripto itu, goncang-ganjing nilai pasar kripto akan bergejolak, setidaknya dari segi teknikal dan fundamental dan makro ekonomi, akibat nilai dolar yang tertekan.

Secara teknikal, dalam time frame mingguan, harga Bitcoin berpeluang reversal naik kembali setidaknya pada pekan pertama Juni 2021.

Namun kita memerlukan sejumlah konfirmasi jelas beberapa hari setelahnya.

Artinya dalam time frame harian, ada dua skenario yang akan silih berganti, yakni volatilitas akan kuat dan terjadinya konsolidasi.

Dengan kata lain, dalam jangka pendek, tren koreksi masih terus terjadi.

Sedangkan secara fundamental, permintaan terhadap Bitcoin sebenarnya tidak berhenti total.

Ini perhentian sementara, karena pasar memang sudah overbought.

Menurut Catherine Wood dari Ark Investment misalnya, dia percaya harga Bitcoin di masa depan bisa menembus US$500 ribu per BTC, pada tahun ini juga.

Dan koreksi hari ini, masih tergolong sehat.

Hal senada oleh Willy Woo dan Anthony Scaramucci, pendiri SkyBridge Capital.

Bahkan Woo sendiri yakin, Bitcoin akan beranjak ke US$100-400 ribu per BTC pada tahun ini juga.

Kesimpulan

Selain sejumlah faktor itu di atas, faktor likuiditas dolar yang juga tak dapat terhindarkan.

Lihatlah indeks dolar AS menurun sejak Maret 2020, ketika pandemi terjadi.

Artinya nilai dolar tertekan dan memaksa orang masuk ke kelas instrumen yang lebih menjanjikan, seperti di aset kripto ini.

Lantas, bukankah ini peluang besar untuk masuk kembali?  [nic]

Protected with blockchain timestamps

Nicholas Nararyahttps://www.hariankripto.id
Menulis adalah kegairahan tersendiri, apalagi soal aset kripto sebagai kelas aset baru yang memukau. Sulit menolak untuk menjadi bagian dari sejarah luar biasa ini.

TERKINI

ARTIKEL TERKAIT

margin: 45px; }