Kripto di Korea Selatan - 'Metaverse Seoul', Embargo Game NFT & Peluncuran STO

HarianKripto.id - Menurut siaran pers yg mengumumkan proyek tadi, Metaverse Seoul merupakan proyek 3 bagian yg diperlukan terselesaikan dalam tahun 2026.

Selama termin pertama, Metaverse Seoul serius dalam peningkatan efisiensi layanan administrasi publik.

Tahap kedua, yg diperlukan akan ditayangkan dalam tahun 2024, akan memperluas layanan yg tersedia buat memasukkan konseling real estat & menghubungkan investor asing menggunakan industri lokal.

Baca Juga: Komisaris CFTC Menyerukan Standar Industri Global dalam Peraturan Crypto

Tahap ketiga akan penekanan dalam integrasi teknologi impian & augmented reality buat membantu mengelola infrastruktur kota.

Aturan pengadilan Terhadap Permainan P2E

Sebagai bukti bahwa negara jua permanen penekanan dalam sisi regulasi industri crypto, pengadilan pada Korea Selatan sudah menetapkan buat nir merilis permainan play-to-earn (P2E) berbasis blockchain sehabis memilih bahwa pada -game non-fungible tokens (NFT) mempromosikan spekulasi.

Baca Juga: FTX Mengatakan Bahwa Sekitar 5 juta Kripto Telah Diretas 

Menurut sebuah laporan berdasarkan Kantor Berita Yonhap, pengembang game Korea Selatan SkyPeople, Five Stars, mengajukan banding ke keputusan sebelumnya menggunakan alasan bahwa item & karakter pada game yg dicetak menjadi NFT bukanlah bantuan gratis namun catatan kepemilikan.

Perusahaan bersiap buat meluncurkan penawaran token keamanan Sebagai bukti lebih lanjut bahwa sektor publik & partikelir Korea Selatan berdedikasi dalam teknologi blockchain

Sebuah laporan berdasarkan Busan Ilbo menampakan bahwa beberapa perusahaan populer pada negara tadi sedang bersiap buat meluncurkan penawaran token keamanan (STO ) terkait layanan tahun ini.

Baca Juga: Exchange Kripto Coinbase Mengumumkan Bahwa Mereka Menutup Operasinya di Jepang

Menurut laporan tadi, poly perusahaan kini menunggu Komisi Jasa Keuangan (FSC) buat menerbitkan panduan industri mengenai cara menunjukkan STO menggunakan cara yg sinkron hukum.